Masalah suhu udara yang memanas, siklus hidrologi yang terganggu, sampai maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia memiliki dampak dan risiko yang besar terhadap keberlangsungan makhluk hidup dan generasi di masa depan. Indonesia turut berkomitmen dalam tujuan Pembangunan Global tahun 2030 melalui Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Sekretariat SDGs yang telah membuat ringkasan target dan indikator SDGs yang telah disesuaikan dengan konteks yang dapat diakses melalui laman https://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/. Wujud komitmen Indonesia ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs dan sekaligus menjadi payung hukum dan landasan bagi semua pihak untuk melaksanakan SDGs. Adapun tanggung jawab sosial dan lingkungan pemerintah sebelumnya telah dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan selanjutnya dikenal istilah pelaporan keberlanjutan.

Pelaporan keberlanjutan merupakan wujud akuntabilitas dari suatu entitas kepada pengguna yang berkepentingan terhadap tiga aspek penting yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pelaporan keberlanjutan tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Pertanggungjawaban sosial di Indonesia masih hanya mewajibkan pada Badan Usaha Milik Negara (Farhana, S., & Adelina, Y. E., 2019) belum sampai mencakup sektor pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal pemerintah telah menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2021. Laporan Keberlanjutan ini mencakup periode dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020 dengan menggunakan standar GRI pilihan inti (core).  Hal ini merupakan upaya BPK untuk dapat menjadi role model dalam melaporkan pelaksanaan SDGs sesuai cakupan tugasnya sekaligus dapat ditiru oleh institusi lainnya dalam melaksanakan tata kelola organisasi yang berkesinambungan dan transparan. Pelaporan Keberlanjutan ini sebagai wujud peran aktif BPK dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, pelaporan keberlanjutan mengakomodasi informasi-informasi non keuangan yang penting untuk diketahui para pengguna. Dalam penulisan ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai analisis manfaat Laporan Keberlanjutan BPK RI 2020.

Manfaat dalam Aspek Ekonomi

BPK memiliki amanah untuk melakukan pemeriksaan yang berdampak signifikan pada perekonomian dan keuangan negara. Pelaporan keberlanjutan ini menyajikan informasi mengenai kebijakan, sistem dan tata kelola yang mengutamakan perspektif anti korupsi. Pengguna laporan keberlanjutan dapat menilai bagaimana budaya kerja yang dibangun BPK dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui penyelarasan tema dan fokus pemeriksaan BPK dengan Agenda Pembangunan. Pelaporan anti korupsi disajikan agar pengguna mengetahui gambaran komitmen BPK atas pengelolaan SDM dalam penghindaran perbuatan korup termasuk juga penyelenggaraan pelatihan anti korupsi. BPK juga melaporkan adanya bagaimana praktik pengadaan dengan mengutamakan pemasok lokal.

Manfaat dalam Aspek Sosial

Pengembangan organisasi BPK sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk terus mengembangkan pegawainya, BPK memiliki kebijakan agar setiap pegawainya memenuhi jam diklat per tahun sesuai dengan standarnya yakni melalui sertifikasi keahlian. Syarat ini tidak membedakan pegawai pemeriksa maupun pegawai selain pemeriksa. BPK juga menghormati kesetaraan gender sehingga tidak ada ketimpangan dalam komposisi pegawai yang dimiliki serta menyajikan perhitungan rasio gaji pokok dan tunjangan wanita dibandingkan dengan pegawai pria. Selain itu, BPK juga mengakomodasi dengan fasilitas cuti melahirkan dan fasilitas lainnya yang mendukung pegawai wanita berkarya. Pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana BPK dalam mengelola, mengembangkan, dan memperlakukan SDM yang dimilikinya. Manfaat dari ulasan ini adalah memberikan insight bagi instansi pemerintah lainnya agar selalu memanusiakan manusia, berkembang, dan maju.

Manfaat dalam Aspek Lingkungan

Semangat BPK menjadi leading by example dalam perannya terhadap kelestarian lingkungan dengan melaksanakan kebijakan eco-office dan smart office. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang ramah lingkungan dan didukung oleh teknologi. Manfaat kebijakan ini antara lain dapat menghemat belanja, mengurangi penggunaan kertas sebesar 37,55% (2019 dan 2020), menghemat tempat dengan semakin berkurangnya arsip, dan menciptakan efisiensi seiring penggunaan sistem informasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan dan memperkuat aspek kelembagaan. Manfaat pada aspek lingkungan ini dapat menginspirasi instansi pemerintah lainnya untuk menerapkan kebijakan eco-office dan smart office ataupun menciptakan kebijakan sejenisnya.

Secara keseluruhan, Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan BPK ini layak menjadi panutan instansi pemerintah lainnya untuk turut menerbitkan laporan serupa. Memaknai akuntabilitas tidak hanya mengenai keuangan, tetapi juga memperhatikan banyak faktor di luar keuangan yang membuat suatu organisasi bertahan bahkan lebih maju dari tahun sebelumnya. Melalui laporan keberlanjutan, pemangku kepentingan dapat mengetahui budaya kerja yang dimiliki entitas. Laporan ini merupakan cerminan tata kelola dari instansi penerbit sehingga perlu juga dinilai kembali oleh instansi berwenang agar substansi yang dilaporkan memiliki validitas yang lebih kuat. Laporan Keberlanjutan BPK untuk yang pertama kalinya ini telah melibatkan assurance dari pihak ketiga yang independen melalui pembahasan dengan assuror terhadap Laporan Keberlanjutan. Meski begitu, pemerintah belum memiliki regulasi yang mewajibkan instansi pemerintah untuk menerbitkan laporan keberlanjutan. Ada baiknya, sebelum memiliki regulasi tersebut, pemerintah dapat mengkaji lebih dalam bagaimana cost and benefit dari penerbitan suatu laporan keberlanjutan.